KOTA PALEMBANG PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA TAHUN 1906-1942

Teti Hestiliani, Alian Sair, Syafruddin Yusuf

Abstract


Otonomi yang diberikan pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903. Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal atau  ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal 1 april 1906 dengan Stbl. 1906 no. 126. Pada awalnya dalam bidang infrastruktur Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918. Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan ( perencanaan induk kota , Master Plan ) oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya. Perkembangan Infrastruktur Palembang dimulai pada saat Palembang telah memiliki sorang burgermeester. Hal pertama yang dlakukan yaitu membangun jalan. Pembangunan lain yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan sarana pemerintahan, pembangunan kawasan perumahan, pembangunan kawasan perniagaan, pembangunan sarana peribadatan, pembangunan sarana kesehatan, serta pembangunan sarana transportasi.

 

Kata Kunci : Desentralisasi, Palembang, Pembangunan Infrastruktur


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.