Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Abstract

 ABSTRAK

Tujuan penelitian: Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Masyarakat juga semakin menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk tugas pengelolaan keuangan daerah.

Desain/Metodologi/Pendekatan: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 110 aparatur, mewakili masing-masing unit kerja pengelola keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Musirawas. Metode penelitian dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan Structural Equation Modeling (SEM)

Temuan: Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kinerja kualitas Pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musirawas secara simultan dipengaruhi oleh Kompetensi sumber daya aparatur, Motivasi aparatur dan di dukung oleh system akuntansi keuangan daerah, namun secara parsial kualitas Laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat Kompetensi aparatur yang mampu mengusasi teknis pengelolaan keuangan daerah, dan disarankan untuk mewujudkan kualitas pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah peran sumberdaya aparatur memegang peranan penting dan system pengawasan yang efektif harus dijalankan.

Keterbatasan penelitian –

Originality/value –

Keywords: Kompetensi, Motivasi, Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan Kualitas laporan Keuangan daerah