DAMPAK SOSIAL PERDA TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN TERHADAP MASYARAKAT SUMATERA SELATAN

Alva Beriansyah, Erik Darwawan, Mariatul Qibtiyah

Abstract


Abstract

This study analyzes the social impact of the South Sumatra regional regulation number 8 of 2016 regarding the control of forest and/or land fires on the people of South Sumatra. South Sumatra Province is a province that experienced very severe forest and/or land fires in 2015, covering an area of 736,587 hectares even though forests have many benefits for maintaining world climate stability. Forest and/or land fires that continue to occur every year bring tremendous losses, so the South Sumatra government issued a policy in the form of Regulation Number 8 of 2016 concerning Forest and/or Land Fire Control in order to minimize forest fire disasters in South Sumatra. This study uses a comparative qualitative research method. The data analysis technique uses Causal-Comparative Research (CCR) which investigates the causal relationship of a phenomenon. The results of the research in this report indicate that this regional regulation has resulted in social changes for the community in all aspects. Although the socialization of this regulation is still not comprehensive and does not touch community groups as its main target, the enactment of this regulation has resulted in very basic changes to farming community groups and planters in terms of land clearing techniques. The presence of a regional regulation that prohibits land clearing using burning techniques is not accompanied by alternative solutions for land clearing techniques without burning so that the community suffers losses from the existence of this regulation. With this regional regulation, it is hoped that the provincial government of South Sumatra will not only issue banning regulations without any alternative solutions that will have a negative impact on the people of South Sumatra.

Keywords: Social Impact, Local Regulation, Fire, Forest/Land


Abstrak

Penelitian ini menganalisa dampak sosial peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2016 mengenai pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan terhadap masyarakat Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan atau lahan yang sangat parah pada tahun 2015, yaitu seluas 736.587 Ha padahal hutan memiliki banyak manfaat untuk menjaga stabilitas iklim dunia. Kebakaran hutan dan atau lahan yang terus terjadi tiap tahunnya ini mendatangkan kerugian yang luar biasa sehingga pemerintah Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan guna meminimalisir bencana kebakaran hutan yang ada di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertipe komparatif. Teknik analisa datanya menggunakan Causal-Comparative Research (CCR) yang menyelidiki hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Hasil penelitian dalam laporan ini menunjukkan bahwa perda ini telah mengakibatkan perubahan sosial bagi masyarakat dalam segala aspek. Meskipun sosialisasi terhadap perda ini masih kurang menyeluruh dan tidak menyentuh kelompok masyarakat sebagai sasaran utamanya namun pemberlakuan perda ini telah mengakibatan perubahan yang sangat mendasar pada kelompok masyarakat pertani dan pekebun dalam hal teknik membuka lahan. Kehadiran perda yang melarang membuka lahan dengan teknik membakar tidak diiringi dengan alternatif solusi teknik membuka lahan tanpa pembakaran sehingga masyarakat mengalami dampak kerugian dari adanya perda ini. Dengan adanya perda ini, diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tidak hanya mengeluarkan regulasi pelarangan tanpa ada solusi alternatif yang membawa dampak negatif bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Kata kunci: Dampak Sosial, Perda, Kebakaran, Hutan/Lahan


Keywords


Dampak Sosial, Perda, Kebakaran, Hutan/Lahan

Full Text:

PDF

References


Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah. Bandung: KPPM Universitas Bandung.

C. Wright Mills. 1963. Power, Politics & People, ed. Irving L. Horowitz, London, Oxford Univ. Press.

COP 21 Paris : Tekan Emisi dari hutan dan Lahan, Jokowi Janji Benahi Tata Kelola, http://www.mongabay.co.id/2015/12/01/cop-21-paris-tekan-emisi-dari-hutan-dan-lahan-jokowi-janji-benahi-tata-kelola/

Dirjen Perencanaan Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI. Current Policy and Status for Forestry and Plantations on Peatlands in Indonesia, dalamWorkshop : On the Enhancing Sustainibility of Forestry Practices on Peatlands. Bogor 27-28 Juni 2017.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Etzioni, Eva and Amiatai Etzioni. 1967. Social Change: Sources, Pattern, and Consequences. New York: Basic Books, Inc, Publishers.

International Association for Impact Assessment.2003.Social Impact AssessmentInternational Principle.IAIA Special Publications Series No.2.Fargo, US.

Paparan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 21 Desember 2015

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

R. Freedman, ed., 1968. Marxist Social Thought, New York, Harcout, Brace and World.

Soekanto, Soerjono. 1983. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudharto, Hadi. 1997. Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumantri. 2007. Pengendalian kebakaran lahan dan hutan, sebuah pemikiran, teori, hasil praktek, dan pengalaman lapangan. Jakarta. Ditjen PHKAJICA

Suryabrata, Sumadi., Drs., B.A., M.A., Ed.S., Ph.D., 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

Suwarsono, dan Alvin Y. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: LP3S.

Syaufina L. 2008. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Perilaku api, penyebab dan dampak kebakaran. Malang: Bayumedia publishing.

Sztompka, Piotr. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran hutan dan atau Lahan (UPTD-DALKARHUTLA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Luasan Area Terbakar Pada Wilayah Kabupaten Provinsi Sumsel Tahun 2015.

Wolf, CP. 1983. Social Impact Assessment: Methodological Overview. New York: Martinur Nijhoff Publishers, The Hague




DOI: https://doi.org/10.36706/jbti.v9i1.15757

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Alva Beriansyah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PUBLISHED BY:

Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Jl. Palembang-Prabumulih, Km. 32 Indralaya, Kab. Ogan Ilir

email: jbti@unsri.ac.id

 

ISSN ONLINE: 2614-6134                       ISSN PRINT: 2355-7265


INDEXED BY:

    

JBTI Member of :


View My Stats

 

Creative Commons License
The Bhineka Tunggal Ika is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.