GENDER EQUALITY OF BALINESE WOMEN AS A MANIFESTATION OF EQUALITY CITIZENS
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji kedudukan wanita Bali dalam perkawinan Hindu di Bali ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 dan perwujudan kesetaraan bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan Hindu di Bali. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara umum kaum feminis dan masyarakat menerima adanya perkawinan nyentana dalam masyarakat patriarki; (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 menjadi pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender antara kedudukan perempuan dan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan nyentana dimana hampir tidak ada perbedaan pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam dikotomi publik. dan domestik; Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian literatur dalam mewujudkan kesetaraan warga negara.
ABSTRACT
This research examines the position of Balinese women in Hindu marriages in Bali in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 and the embodiment of equality for Indonesian citizens. The purpose of this research is to conduct a study on the protection of women's rights in Hindu marriages in Bali. The reason for conducting this research is because of gender inequality between men and women in a patriarchal society. This study uses a qualitative approach and descriptive method. Data collection is done by interview, observation, and documentation study. The results of the research show that: (1) In general, feminists and society accept the existence of nyentana marriages in a patriarchal society; (2) Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 serves as a guideline in realizing gender equality between the positions of women and men, this is evidenced by the implementation of nyentana marriages where there is almost no difference in the division of tasks and roles between men and women in the public dichotomy. and domestic. This research is expected to be able to become a literature review in realizing citizen equality.Keywords
Full Text:
PDFReferences
Artadi, I Ketut. (2003). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post
Cogan,J.J. (1999). Developing the Civic Society: The Role of Civic Education. Bandung. CICED
Cogan,J.J. (1998). Citizenship for the 21 Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Lemited
Darmana, K. (2008). Mejejahitan dan wanita bali bagaikan mata uang dari perspektif pendekatan etnosains. Jurnal Studi Jender Srikandi, 7 (1), hml. 1- 13.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul Qualitative Data Analysis. Jakarta: Univesrsitas Indonesia Press.
Mudana, I.W. & Sudariya, N. (2012). Pemasaran modal tubuh dan modal simbolik melalui iklan jodoh pada media massa cetak di Bali (sebuah studi berbasis gender pada masyarakat multicultural). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1 (2), hlm 102-116.
Ningrat. (2010). Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Perkawinan Nyentana yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki di Desa Pakraman Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
Pudja, Gde. (1977). Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok. Jakarta: CV. Junasco
Rusnaini. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter dalam rangka menumbuhkan warga negara yang cerdas dan baik. Acta Civicus, 3 (2), hlm. 59-80.
Somantri, M.N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya
Sujana,I.P.W.M, Landrawan, I.W, & Sari, N.M.W. (2022). The Position Of Women Sentana Peperasan (Appropriate Children) View From The Perspective Of Bali Traditional Health Law. Journal of Sustainable Development Science, 4(1), 24-28. https://doi.org/10.46650/jsds.4.1.1262.24-28
Sukadi (2010). Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran PKn SD sebagai Yadnya dalam Rangka Perwujudan Dharma Agama Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahap II. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
Sukerti dan Ariani. (2014). Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (studi di kota Denpasar). Jurnal Magister Hukum Udayana, 6 (2), hlm. 243-258.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita
Utari, N.K.S. (2006). Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali. Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI). Surabaya.
Wahab, A.A & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
Wiasti, N.M. (2008). Gender dan kesetaraan dan keadilan gender: studi tentang pengetahuan dan sikap masyarakat bali. Jurnal Studi Jender Srikandi, 7 (1), hlm.1-12.
Winataputra, U.S. (2001). Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Windari, R.A. & Arta, K.S. (2012). Konflik dan integrasi: manajemen konflik pada subak multicultural (studi kasus subak Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1 (2), hlm 78-90.
DOI: https://doi.org/10.36706/jbti.v10i1.21098
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 I Putu Windu Mertha Sujana, Camellia Camellia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
PUBLISHED BY:
Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)
Jl. Palembang-Prabumulih, Km. 32 Indralaya, Kab. Ogan Ilir
email: jbti@unsri.ac.id
ISSN ONLINE: 2614-6134 ISSN PRINT: 2355-7265
INDEXED BY:
JBTI Member of :
The Bhineka Tunggal Ika is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.