Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat

Abstract

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pengawasan Pemerintah Orde Baru Indonesia terhadap eks-tahanan politik PKI di Provinsi Sumatera Barat. Para eks-tapol itu ditangkap setelah peristiwa G30S dan dilepaskan pada secara bertahap pada 1970-an. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa Orde Baru mengawasi mereka dan bagaimana pola pengawasan pemerintah Orde Baru terhadap para eks-tahanan politik itu di Provinsi ini. Artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat lebih dari 40.000 orang tahanan politik di provinsi ini. Pengawasan terhadap mereka dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintahan dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Otoritas memegang semua data eks-tapol tersebut agar memudahkan proses pemantauan mereka. Dengan begitu, Orde Baru dapat mencegah kebangkitan kembali PKI dan komunisme di Indonesia. Sebagai rezim yang berkuasa, Orde Baru dapat menjalankan program karena ia memiliki otoritas. Namun pengawasan ini juga memberikan dampak bagi kehidupan eks-tahanan politik itu karena membatasi ruang gerak mereka.

Kata Kunci: PKI, eks-Tahanan, Politik, Sumatera, Barat, Orde, Baru.

Abstract: This article examines the New Order's supervision of ex-PKI political prisoners in West Sumatra. They were arrested after the G30S incident and were released in the 1970s. The purpose of this paper is to explain why the New Order supervised them and how the New Order government's supervision patterns of the ex-political prisoners in West Sumatra Province. This paper historical method. There are four steps in this method; heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This research shows that there are more than 40,000 political prisoners in this province. This Surveillance had carried out by various government agencies and carried out in a structured and systematic manner. The authorities held all the data of the ex-political prisoners. Thus it made it easier for the process to monitor them. The New Order could prevent the revival of the PKI and communism in Indonesia. As the governing regime, the New Order had the authority to run its programs. However, this policy affected the ex-political prisoner's lives because it the limitation that resulted from that policy.

Keywords: PKI, ex-Political, Prisoner, West, Sumatera, Orde, Baru.